Melampaui Antagonisme Politik

Perjuangan memperebutkan kekuasaan telah menempatkan individu-individu dalam sebuah medan pertempuran politik yang menegangkan untuk saling memperebutkan.


BUKAMATA, mataleso.com - Kita semakin mendekati tahun politik 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai pasangan calon presiden yang berkompetisi dalam Pemilu Presiden 2019.
Melampaui Antagonisme Politik
Perjuangan memperebutkan kekuasaan telah menempatkan individu-individu dalam sebuah medan pertempuran politik yang menegangkan untuk saling memperebutkan. 
Jauh sebelumnya, tubrukan wacana dua kekuatan, baik dari poros petahana maupun poros opisisi telah digulirkan ke ruang publik. Kekerasan fisik pun tak bisa dibendung, seolah menjadi tanda menguatnya polarisasi politik jelang Pilpres.

Publik tentu menginginkan sebuah kontestasi yang damai. Namun, dalam setiap kontestasi politik merebut kekuasaan, ketegangan semacam ini akan sulit dihindari. 

Di sini, kehadiran oposisi memainkan peran penting. Kontra wacana yang diedarkan ke ruang publik, tidak hanya sekedar menegaskan posisi yang berlawanan dengan petahana, tetapi juga membangkitkan solidaritas kolektif untuk melakukan perlawanan.

Antagonisme Politik

Dalam kajian sosiologi politik, ketegangan politik yang terjadi saat ini mempunyai basis ontologis yang kuat. Di Indonesia, ketegangan politik yang berujung konflik bukanlah hal yang baru. Sejumlah serial ketegangan politik pun pernah terjadi di jaman orde lama, misalnya.

Demokrasi parlementer saat itu ditandai oleh ketegangan yang berujung pada ketidakstabilan politik. Alasan utamanya adalah perbedaan sudut pandang mengenai dasar ideologis negara. Situasi ini terlihat dalam pemilihan umum pertama di Indonesia pada tahun 1955.

Dari 1950 sampai 1959, tujuh kabinet yang memerintah berganti-ganti secara cepat, dan setiap kabinet gagal membuat perubahan yang signifikan untuk negara. Selain perselisihan dalam elit politik Jakarta, ada masalah-masalah lain yang membahayakan persatuan Indonesia yaitu Gerakan militant Darul Islam yang bertujuan mendirikan negara Islam.

Dengan menggunkan taktik grilia, mereka mampu memenangkan wilayah-wilayah di Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Aceh. Gerakan ini telah lama dimulai selama periode colonial namun cepat berubah arahnya melawan pemerintahan di bawah Soekarno hingga penyerahannya pada tahun 1962.

Tak hanya itu, kita menemukan gerakan subversive lain seperti Perjuangan Semesta (Permesta) di Sulawesi Utara da Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera Barat. 

Keduanya dimulai pada akhir tahun 1950-an dan mengkonfrontasi pemerintah pusat dengan tuntutan reformasi politik, ekonomi, dan regional. Pemerintah pusat akhirnya mampu menghancurkan dua kekuatan ini pada awal 1960-an.

Apa yang hendak disampaikan dari sejumlah serial ketegangan politik di atas? Hemat penulis, hal tersebut hendak menunjukkan bahwa perlawanan oposisi dalam sebuah rezim pemerintahan merupakan fakta yang tak bisa dilepaspisahkan dari peradaban politik Indonesia.  

Kita bisa menemukan dalil semacam ini juga dipakai kubu oposisi dalam membangun kontra wacana jelang pilpres. Misalnya; rupiah melemah, korupsi merajalela, antek asing menguasai NKRI, dan sejumlah isu lainnya. 

Bahkan, kehadiran kelompok garis keras yang ingin menggantikan ideologi negara seperti yang dilakukan Darul Islam pada orde lama, juga terjadi saat ini. Kelompok-kelompok garis keras tersebut berniat untuk menggantikan ideologi negara yaitu Pancasila.

Biasanya, kontra wacana oposisi diedarkan semasif mungkin ke ruang publik. Di sana, kekecewaan terakumulasi. Konsolidasi massa pun terbentuk yang pada akhirnya membangkitkan gairah perlawanan. Konsekuensi dari perlawanan itu adalah kegaduhan publik yang memicu konflik di tengah masyarakat.

Maurice Duverger, seorang profesor Sosiologi Politik pada Universitas Paris menyebutnya antagonisme politik. Selain bergerak pada level individu, antagonisme bergerak pada level kolektif, seperti faktor-faktor rasial, perbedaan dalam kelas-kelas sosial dan faktor sosio-kultural. 

Pada level ini, Duverger menunjukkan bahwa pada dasaranya konflik politik yang terjadi mencerminkan perjuangan-perjuangan antar-ras, persaingan antar kelompok atau komunitas. Dalam konflik politik ini, kelompok-kelompok diorganisir sedemikian rupa untuk melawan kelompok lain.

Di antara kelompok horizontal, antagonisme berkembang dalam logika politik kekuasaan. Pada titik ini,  konflik antar kelompok horizontal memainkan peranaan penting dalam pengembangan antagonisme politik.

Perjuangan memperebutkan kekuasaan telah menempatkan individu-individu dalam sebuah medan pertempuran politik yang menegangkan untuk saling memperebutkan. 

Pada tataran komunal, pertempuran individual ini akan berdampak pada konflik universal antar kelompok di dalam masyarakat. Efek tersebut yang setidaknya bisa dideteksi dalam konstelasi politik jelang pilpres hari-hari ini. 

Memang, antagonisme cedrung diungkapkan secara keras. Maka, kerusuhan politik, pembrontakan yang berujung konflik menjadi hal yang lumrah. Namun, tak adakah jalan keluar?

Integrasi Politik

Kita tiba pada sebuah pertanyaan, mungkinkah antagonisme politik menjadi integrasi politik? Pertanyaan ini penting, mengingat potensi konflik sebagai efek antagonisme politik akan semakin mengencang jika tidak dikelola dengan baik.

Konflik dan integrasi pada dasarnya bukanlah hal yang selalu kontradiksi dalam politik. Keduanya merupakan sebab dan akibat. Dengan kata lain, integrasi muncul sebagai akibat dari antagonisme politik. 

Paham integrasi memainan peranan penting justru di dalam perkembangan konflik. Konflik dan integrasi adalah hal yang tak terpisahkan, di mana konflik secara alami akan menuju pada integrasi. 

Sehingga antagonisme pada perkembangannya akan cenderung mengarah pada, yang disebut Duverger,  penghapusan dirinya sendiri (self elimination) yang pada gilirannya menghasilkan kerukunan sosial.

Dalam tulisannya, Myron Weiner memberikan catatan penting soal integrasi politik. Menurutnya, integrasi merupakan suatu hal yang penting pada negara-negara berkembang yang sedang melaksanakan modernisasi/pembangunan politik. 

Dalam konteks ini, Weiner menekankan penyatuan konsensus nilai dalam warga negara ke dalam proses politik yang dijalankan bersama. Dalil Weiner merujuk pada kondisi politik negara berkembang yang rentan terhadap perpecahan dan konflik. 

Karena itu, menyatukan kembali berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh, perlu dilakukan. Perbedaan arah politik mesti dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan gejolak dan konflik di masyarakat.

Pada titik ini, membangun kesadaran kolektif khusunya di level elit, dalam rangka menyatukan dua kekuatan yang berbeda, menjadi penting untuk dilakukan. Model penyatuan ini menempatkan tujuan bersama sebagai sebuah bangsa yang tidak boleh digadai oleh kepentingan individu maupun kelompok tertentu.

Elit atau kelompok kepentingan harus mampu melepaskan ego individu maupun kelompok demi kepentingan yang lebih besar, yakni keutuhan NKRI. Elit harus mampu ‘duduk semeja’ dan berkompromi untuk sebuah kontestasi yang fair tanpa memprovokasi massa pendukung.

Jika kesadaran seperti ini dijadikan orientasi bersama, maka perbedaan dukungan politik yang berpotensi konflik akan bisa diminimalisir. Dengan demikian, kita akan mampu melampaui antagonisme politik menjadi integrasi politik.*

APA KOMENTAR ANDA?

Nama

Bertolak Lebih Dalam,1,Buka Mata,12,Harmoni NTT,1,Instruksi Genetika,1,Kaca Mata,9,Kisah Gubuk Juang,1,Lirikan Mata,10,Lou Salome,1,Marsel Minggu,1,Mata Hati,5,Money Politics,1,Nasional,1,Nietzsche,1,Perlawanan Kaum Buruh,1,Pesan Duka Untuk Kita,1,Pilgub NTT,1,Pilkada NTT,2,
ltr
item
Mata Leso: Melampaui Antagonisme Politik
Melampaui Antagonisme Politik
Perjuangan memperebutkan kekuasaan telah menempatkan individu-individu dalam sebuah medan pertempuran politik yang menegangkan untuk saling memperebutkan.
https://2.bp.blogspot.com/-QPQ_DL8xRpo/W7VkQqsfDPI/AAAAAAAAA8Y/1taSIAXRCZogPtC-7JDPHalIxMpZ6lf4gCLcBGAs/s640/Opini%2BAndy.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-QPQ_DL8xRpo/W7VkQqsfDPI/AAAAAAAAA8Y/1taSIAXRCZogPtC-7JDPHalIxMpZ6lf4gCLcBGAs/s72-c/Opini%2BAndy.jpg
Mata Leso
http://www.mataleso.com/2018/10/melampaui-antagonisme-politik.html
http://www.mataleso.com/
http://www.mataleso.com/
http://www.mataleso.com/2018/10/melampaui-antagonisme-politik.html
true
3505765550315793126
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy